Transportasi Online di Yogyakarta Akan Dilarang atau Diregulasi?

Transportasi online di Yogyakarta juga hadir dalam bentuk kendaraan roda empat. Sumber gambar: liputan.tersapa.com

Beberapa hari yang lalu, saya menemukan berita online yang cukup mengejutkan di linimasa media sosial. “Pemda Yogyakarta akan melarang transportasi online”, judul berita itu berkata dan bisa anda baca di sini. Dalam berita tersebut disebutkan, Pemda akan melarang penuh praktik transportasi online yang telah ada.

Sultan Hamengkubuwono X selaku gubernur Provinsi DIY tengah menyiapkan Pergub sebagai dasar hukum dan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nampaknya ini adalah buntut dari demonstrasi pengemudi taksi konvensional di DPRD Yogyakarta yang terjadi pada 17 Februari silam.

Pikiran saya pun langsung melayang ke kasus polemik serupa seputar konflik transportasi online dan offline yang belakangan terjadi di Malang dan Tangerang. Rasanya seperti mengulang cerita lama yang terjadi di Jakarta saat aplikasi transportasi online ini pertama kali meledak sekitar dua tahun yang lalu. Saat itu, seperti yang kita ingat, layanan transportasi online mendapat perlawanan dari pelaku transportasi konvensional, bahkan Kemenhub sempat melarang praktik online ini.

Nah, sembari memesan gudeg lewat GO-FOOD untuk makan siang, saya ingin kembali membahas tentang transportasi online di Yogyakarta.

Sejarah kedatangan transportasi online di Yogyakarta.

Agar tidak ahistoris, kita harus membaca dari awal sejarah kedatangan transportasi online di Yogyakarta. Pada bulan Desember 2015 lalu, saya telah menulis artikel komunitas di Tech in Asia yang mengulas kedatangan perdana GO-JEK di Yogyakarta dan peluang empuk mereka berekspansi di Kota Pelajar. Saat itu sebenarnya sudah ada layanan ojek asli daerah bernama O’Jack Taxi Motor. Untuk menjawab tantangan GO-JEK, O’Jack meluncurkan aplikasi Call Jack yang juga memfasilitasi penumpang untuk memanggil O’Jack secara online.

Di pertengahan tahun 2016, sempat ada kekhawatiran dari pengusaha transportasi konvensional bisnisnya akan terganggu oleh transportasi online. Namun, dalam salah satu berita, kekhawatiran itu dijawab oleh Sultan Hamengkubuwono X dengan mendorong pengusaha taksi agar juga berinvestasi di aplikasi online.

Mbok taksinya (yang beroperasi di DIY) juga pakai onlineWong itu tantangan zaman. Asalkan berizin,” kata Sultan saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta, Rabu, 23 Maret 2016, seperti dikutip dari Tempo.co. Sultan juga berharap, aksi mogok dan anarkistis pengemudi taksi-taksi non-online yang terjadi di Jakarta pada 22 Maret 2016 tidak terjadi di DIY.

“Tak perlu nunggu benturan dengan (angkutan) onlineNgisin-isini (malu-maluin). Ya diubah online saja,” tuturnya. “Dan sing penting bayar pajak. Apakah angkutan-angkutan dari luar itu pajaknya masuk ke sini (pendapatan asli daerah)?”

Kesimpulannya, yang dipersoalkan Sultan saat itu adalah izin usaha transportasi, warna pelat kendaraan, dan pembayaran pajak.

Satu tahun penuh kedua ojek itu ada di Yogyakarta, secara sekilas pengamatannampak driver GO-JEK memang lebih banyak menguasai jalanan. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2016, Uber ikut datang ke kota ini, mencoba menjadi lawan “sepadan” GO-JEK. Di bulan yang sama, Grab juga beroperasi di Kota Gudeg.

Lengkaplah sudah tiga pemain besar transportasi online di Indonesia mendirikan bisnisnya di Jogja. Mereka bertiga disambut oleh pemain lokal, yaitu Call Jack, layanan aplikasi online milik O’Jack Taxi Motor, dan Say Taxi, aplikasi online khusus untuk transportasi taksi.

Kedatangan transportasi online di Yogyakarta relatif diterima dengan baik. Seperti yang disebut di atas, justru O’Jack dan Say Taxi mau bersaing adil dengan aplikasi online yang mereka miliki.

Penolakan dari taksi konvensional

Baru pada bulan Februari 2017, ribuan pengemudi taksi konvensional di Yogyakarta menggelar demonstrasi di depan pagelaran Keraton Alun-alun Utara Yogyakarta. Sesuai perkiraan, aksi tersebut menolak keras transportasi online di Yogyakarta.

Secara umum, alasannya ada dua: Pertama, transportasi online khususnya kendaraan roda empat tidak memiliki izin. Lihat saja, pelat kendaraan mobil transportasi online semuanya berwarna hitam dan bukan kuning. Kendaraan berplat hitam diperuntukan bagi kendaraan pribadi dan tidak boleh dipakai sebagai kendaraan umum seperti pelat kuning. Pajaknya pun dibedakan. Kedua, keberadaan transportasi online ini menggerus pendapatan taksi konvensional. Alasan yang cukup klasik.

“Selama ada taksi online, pendapatan kami turun 90 persen. Kami sudah kritis karena hak-hak kami disabotase di jalan,” kata koordinator aksi, Sutiman di Alun-alun Utara Yogyakarta, Jumat (17/2/2017) dikutip dari detik.com.

Pemda Yogyakarta Larang Transportasi Online

Di sinilah kontroversinya mulai bertambah runcing. Pemerintah Daerah Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan DIY berencana melarang transportasi online mobil berplat hitam. Alasannya lagi-lagi mengerucut pada dua hal: pertama, transportasi ini tidak berizin karena platnya masih hitam, dan kedua, keberadaan mereka berpotensi mematikan kendaraan umum berplat kuning.

Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Saptadi mengatakan, kebijakan ini akan diambil setelah mendapat izin dari Kementerian Perhubungan. “Semua kendaraan online seperti Go-jek, Go-car, Grab car, Uber akan dilarang. Karena mereka tak berizin,” ujar Gatot di Yogyakarta, Jumat 10 Maret 2017 seperti dikutip dari Metrotevnews.com.

Gatot menerangkan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X kini tengah menyusun peraturan gubernur sebagai dasar pijakan pelarangan itu.

“Kami sudah koordinasi dengan Polda DIY untuk implementasi di lapangan. Kalau sudah ditetapkan dan masih ada yang beroperasi nanti akan ada razia,” ujar Gatot.

Rencana pelarangan transportasi online akan diimbangi dengan meningkatkan jumlah angkutan perkotaan yakni TransJogja. Hal itu dilakukan agar masyarakat leluasa untuk berpergian di dalam kota.

Pelayanan juga akan lebih ditingkatkan di antaranya dengan menambah 9 trayek baru pada April 2017 dan adanya kemudahan pembayaran TransJogja menggunakan kartu elektronik.

“Trayek tadinya 8 mau ditambah jadi 17. Jumlah bus mau ditambah jadi total 128 buah. Shelter mau kita tambah. Bayar Trans Jogja juga bisa di dalam bus,” pungkasnya.

Senada, Kapolda DIY Brigjen Ahmad Dofiti mengimbau seluruh pengemudi angkutan online pelat hitam berhenti beroperasi secepatnya. “Kami himbau semua menahan diri, jangan beroperasi dulu (angkutan online pelat hitam),” tegasnya.

Pendekatan lain dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X: “Transportasi online tidak dilarang. Tapi akan ada pengaturan”

Keputusan Dinas Perhubungan DIY tersebut tentu memicu perdebatan pro-kontra di kalangan netizen Yogyakarta. Banyak warga yang menyayangkan keputusan ini karena merasa selama ini sangat terbantu dengan adanya transportasi online.

Petisi di change.org telah diinisiasi oleh Daniel Victor Agustinus untuk meminta Gubernur DIY agar tidak melarang transportasi online. Petisi ini telah ditandatangani tiga ribu orang saat saya menulis artikel ini.

Dukungan netizen ini dapat dipahami, karena sebelum transportasi online hadir, Yogyakarta masih memiliki pekerjaan rumah yang besar terkait transportasi umumnya.

Seperti yang saya tulis di tulisan sebelumnya, Trans Jogja yang digadang-gadang oleh Pemda DIY sebagai tulang punggung transportasi dalam kota Yogyakarta, masih belum maksimal menjalankan fungsinya. Rute trayek yang minim, kualitas dan kuantitas armada yang perlu dipertanyakan, hingga konflik antara supir Trans Jogja dan PT Jogja Tugu Trans (perusahaan yang ditunjuk Pemda mengelola Trans Jogja) membuat Trans Jogja kurang bisa diharapkan sebagai transportasi dalam kota Yogyakarta yang ideal.

Penumpang pun kerap harus menunggu cukup lama di stasiun untuk menunggu bus yang lewat, dan harus transit di beberapa stasiun hanya untuk menempuh jarak yang tidak terlalu jauh. Belum lagi bangunan stasiun bus yang menyita penuh trotoar, sehingga mengganggu pejalan kaki.

Untuk taksi, memang sudah banyak taksi yang beroperasi di Yogyakarta. Tapi tentu tidak semua orang sanggup membayar taksi yang relatif mahal. Lagipula, tidak mudah pula mendapat taksi secara cepat di jalanan. Sementara ojek konvensional, percaya atau tidak, harganya tidak jauh beda dari taksi. Maklum, karena harga dari tukang ojek cenderung “nembak” dan harus ditawar dengan lumayan alot.

Warga pun lebih memilih memiliki kendaraan pribadi daripada memakai transportasi umum, membuat kota ini makin macet saja. Maka dari itu, kemunculan transportasi online menjadi solusi tak terbantahkan. Kini siapapun bisa bepergian dengan nyaman ke manapun, baik dengan motor dan mobil. Dijemput tepat di tempat penumpang berada dan diantar tepat ke tempat tujuan. Bisa pula kita minta dibelikan makanan, mengirim barang, belanja, bahkan beli tiket bioskop.

Atas alasan itu, rasanya hampir tidak mungkin melarang penuh keberadaan transportasi online di Yogyakarta. Hal itulah yang disadari betul oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Dalam klarifikasi yang diutarakan kepada media dan dipublikasikan detik.com pada 13 Maret 2017, sultan menyatakan bahwa ia tidak bermasalah dengan keberadaan transportasi online. Yang dipermasalahkan adalah belum adanya aturan yang mengatur transportasi online agar sama dengan transportasi umum lainnnya.

Sesuai dengan peraturan, seharusnya suatu perusahaan transportasi yang beroperasi di suatu daerah haruslah tercatat secara resmi dan kendaraan yang dipakai haruslah melalui uji kir dan berplat kuning. Nantinya penghasilan transportasi ini harus membayar pajak pada pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku.

Sementara seperti yang kita tahu, selama ini transportasi online dijalankan dengan kendaraan pribadi berplat hitam dan tidak berizin resmi, sehingga tarifnya pun jauh di bawah transportasi konvensional lainnya.

“Sembari menunggu Permenhub no 32 tahun 2016 jadi kan ada pergub dulu yang mengatur tentang hal itu (taksi online). Intinya bukan melarang tapi membuat jadi fair,” ungkap Sultan seperti dikutip dari krjogja.com.

Sing taksi bayar pajak, sing pelat item ora bayar pajak (yang taksi bayar pajak, yang pelat hitam tidak bayar pajak), itu nggak fair. Bagaimana diatur supaya fair itu terjadi,” kata Sultan.

Menariknya lagi, setelah diverifikasi oleh detik.com, kali ini Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Saptadi juga membantah informasi yang beredar bahwa Pemprov DIY mengeluarkan larangan bagi transportasi online. Gatot menjelaskan yang akan dilakukan adalah mengatur keberadaan taksi online tersebut.

“(Taksi online) bukan dilarang, akan ada pengaturan untuk penyelenggaraan taksi online pelat hitam sesuai ketentuan,” ujar Gatot saat dihubungi detik.com, Senin (13/3).

Jadi jelaslah sudah kalau Pemda DIY tidak akan melarang transportasi online di Yogyakarta, tapi lebih tepatnya memberi regulasi.

Kita tentu tidak tahu apakah kebijakan ini memang rencana pemda dari awal atau ada perubahan rencana di tengah jalan karena tekanan publik.

Posisi pemda memang dilematis. Jika tidak bertindak, akan ada lebih banyak tekanan dari pelaku transportasi konvensional yang memiliki izin resmi dan membayar pajak dengan tertib dan harus berhadapan dengan transportasi online tak berizin. Jika bertindak (dan tindakan itu blunder) akan ada lebih banyak tekanan lagi dari pelaku transportasi online dan bahkan dari warga yang selama ini puas dengan layanan transportasi online.

Tapi jika memang masalahnya hanya seputar “izin” dan “persaingan bisnis”, harusnya pemda DIY dan pemerintah Indonesia pada umumnya, bisa mencari solusi regulasi yang tepat. Karena hal seperti ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Harus ada komunikasi antara semua pihak yang terlibat.

Satu hal yang mungkin menjadi pekerjaan rumah besar adalah menjalin komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak tersebut antara lain adalah pemerintah melalui Kemkominfo dan Kemenhub, perusahaan transportasi online, dan perusahaan transportasi konvensional.

Sangat disayangkan jika pihak-pihak ini berseteru. Bahkan Kemkominfo dan Kemenhub nampak tidak kompak dalam hal ini. Perusahaan konvensional sedemikian takut bisnisnya ambruk karena pesaingnya yang online. Sementara transportasi online masih mengklaim dirinya perusahaan aplikasi dan bukan perusahaan transportasi, sehingga kerap menghindari regulasi.

Padahal jika dipikir baik-baik, jika transportasi online punya inovasi aplikasi yang efektif menjaring penumpang, sementara transportasi konvensional punya izin yang legal dalam menjalankan usahanya, kenapa keduanya tidak berkolaborasi saja? Langkah ini memang tidak mudah, akan ada penyesuaian dan kompromi besar-besaran karena perbedaan cara kerja keduanya, tapi kenyataannya GO-JEK dan Blue Bird berhasil melakukannya.

Bayangkan jika kedua perusahaan berkolaborasi. Pengemudi transportasi konvensional dan online pun bisa bekerja secara legal tanpa kekhawatiran dan menikmati banjir order tiap harinya berkat kecanggihan aplikasi online.

Bersaing bisnis secara sportif

Jika pun transportasi konvensional tidak mau berkolaborasi dengan online, dan tetap ngotot agar transportasi online ditutup karena menghalangi rezeki mereka, tentu alasan ini tidak dapat diterima. Banyak netizen berpendapat menanggapi ini dengan mengatakan: “rezeki sudah ada yang ngatur”.

Anda tidak bisa memberangus keberadaan pesaing bisnis anda karena ia menurunkan rezeki anda. Apa kita pernah dengar Bakpia Pathok 75 menuntut agar bakpia Pathok 25 ditutup karena takut bersaing? Atau Gudeg Widjilan menuntut agar Gudeg Bu Hj Ahmad ditutup karena mengurangi rezekinya?

Meski analogi ini kurang tepat, tapi pada akhirnya pelanggan akan memilih layanan yang mereka inginkan, dan anda tidak bisa melarang orang yang bekerja dan berinovasi lebih baik dari anda.

Saya kenal dengan beberapa pengemudi transportasi online di Yogyakarta. Mereka bangun jam empat pagi menjemput rezeki dengan pertama-tama berkeliling di bandara atau stasiun kereta, menunggu order dari penumpang yang turun.

Kemudian mulai pagi hingga siang mereka akan berkeliling di jalan-jalan besar seperti Jalan Kaliurang, Magelang, Solo, dan lain sebagainya saat peak hour. Karena sistem aplikasi yang ketat, mereka seringkali harus langsung menerima order sepuluh detik setelah mereka menurunkan penumpang sebelumnya. Di saat kuota order berbonus harian telah mereka capai, barulah mereka pulang.

Saya bergetar melihat militansi driver seperti itu. Tidak heran saya tidak pernah menunggu lama mendapat driver saat menempatkan order, bahkan di jam dua belas malam sekalipun.

Seorang driver pernah bercerita pada saya, ia dan teman-temannya dulu menganggur. Kini setelah bergabung menjadi driver, mereka memiliki pekerjaan dengan penghasilan lumayan tinggi dan dapat menghidupi keluarga.

Dulu saat belum ada transportasi online di Yogyakarta, saya harus menunggu setengah jam untuk dapat bus di Trans Jogja. Taksi cukup jarang lewat, hanya berkeliaran di jalan besar saja atau ngetem berjam-jam di hotel atau bandara, mana mahal pula. Sementara ketika saya mendatangi pangkalan ojek, mereka sering berdebat satu sama lain tentang giliran siapa narik. Tidak semua seperti itu tentu saja, tapi saya yakin banyak warga Yogyakarta yang pernah mengalaminya.

Di antara semua layanan transportasi konvensional itu, tidak ada yang bisa melayani saya jam dua belas malam, menjemput saya di indekos dan mengantarkan saya ke tempat tujuan. Tidak ada pula yang bisa mengantarkan gudeg untuk makan siang saya.

Perubahan bukan hal yang nikmat untuk dijalani. Tapi perubahan juga bukan sesuatu yang bisa dihindari. Jika kita semua bisa secara aktif berpartisipasi dalam suatu perubahan yang positif, pastilah akan tercapai solusi akhir yang menguntungkan semua pihak dan membawa perubahan pada transportasi Indonesia.

(Visited 109 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*